praktikum 1
praktikum 2
praktikum 3
PRAKTIKUM 4
PRAKTIKUM 5
Ruhut: Anas dan Andi Mallarangeng Tak Mungkin Dicapreskan PD
Selasa, 19/06/2012 08:13 WIB
Jakarta Ketua DPP PD Ruhut Sitompul menghitung-hitung kader PD yang masih bisa nyapres di Pemilu 2014. Baginya, Ketum PD Anas Urbaningrum dan Sekretaris Dewan Pembina PD Andi Mallarangeng tak akan mungkin dicapreskan PD. Kenapa?
“Kalau saya lihat Anas dan Andi berat, hampir tidak mungkin, karena mereka sudah kena sanksi sosial. Itu tidak hanya memberatkan mereka tapi juga memerosotkan PD,”kata Ruhut. Hal ini disampaikan Ruhut kepada detikcom, Selasa (19/6/2012).
Yang dimaksud Ruhut sanksi sosial adalah kerapnya nama Anas dan Andi disebut-sebut oleh M Nazaruddin tersangkut sejumlah kasus. Menurut Ruhut, hal tersebut sudah mempengaruhi persepsi publik.
“Apalagi kemarin Bapak bilang agar yang bermasalah hukum mundur,”kata Ruhut.
Ruhut menyebut sejumlah nama yang masih mungkin dicapreskan PD. Dia yakin nama capres PD tak akan jauh-jauh dari keluarga besar PD.
“Kalau saya yang masih mungkin muncul Bu Ani, kedua keluarga besar Partai Demokrat seperti Pak Pramono Edhie, udah itu Pak Djoko Suyanto, udah itu yang selama ini mendampingi Bapak SBY,” paparnya.
Apa benar Ani Yudhoyono masih punya peluang dicapreskan PD? Karena meski Ani disurvei LSI adalah capres terpopuler di PD tapi Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono tegas melarang keluarganya nyapres di pilpres 2014.
“Itu kan nanti tergantung suara rakyat. Kalau rakyat yang mau, mau dibilang apa,” kata Ruhut sambil tertawa.
Ruhut: Bukan Aku Tak Sayang, Tolong Anas Mundur Sementara
Selasa, 19/06/2012 08:32 WIB
Jakarta Dorongan agar kader yang diduga bermasalah hukum mundur dari PD terus menguat. Ketua DPP PD Ruhut Sitompul terus meminta Ketua Umum PD Anas Urbaningrum mundur dari jabatannya.
“Istilahku gini, okelah Anas itu tidak bersalah, aku ikuti jalan pikiran dia itu. Tapi yang bilang bersalah atau tidak itu kan pengadilan sedangkan proses itu sudah lewat pemilu, kan sudah karam kita,” keluh Ruhut. Hal ini disampaikan Ruhut kepada detikcom, Selasa (19/6/2012).
Menurut Ruhut, Anas perlu menjadi contoh. Menunjukkan jiwa besarnya demi eksistensi dan kesuksesan PD di Pemilu 2014.
“Yang susah opini masyarakat kepada kita. Itu yang kita minta Anas legowo mundur sementara dia kena buah simalakama maju kena mundur kena, dimakan ayah mati nggak dimakan emak mati,” katanya.
Namun Ruhut mengaku menyayangi Anas sebagai kawan. Memang Ruhut adalah salah satu pilar tim sukses Anas dalam Kongres PD Bandung, saat Anas bersaing dengan Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng.
“Bukan aku nggak sayang, aku sayang anas. Sekarang aku mau bilang apa? Aku sudah ngomong dari 6 bulan lalu minta dia mundur, sekarang semua setuju. Aku nggak nyangka juga Pak SBY mempertegas itu. Sekarang Pak Hayono Pak Ventje, ketua DPD I juga ramai bicara,”ungkapnya.
Ruhut: Anas dan Andi Mallarangeng Tak Mungkin Dicapreskan PD
Selasa, 19/06/2012 08:13 WIB
“Kalau saya lihat Anas dan Andi berat, hampir tidak mungkin, karena mereka sudah kena sanksi sosial. Itu tidak hanya memberatkan mereka tapi juga memerosotkan PD,”kata Ruhut. Hal ini disampaikan Ruhut kepada detikcom, Selasa (19/6/2012).
Yang dimaksud Ruhut sanksi sosial adalah kerapnya nama Anas dan Andi disebut-sebut oleh M Nazaruddin tersangkut sejumlah kasus. Menurut Ruhut, hal tersebut sudah mempengaruhi persepsi publik.
“Apalagi kemarin Bapak bilang agar yang bermasalah hukum mundur,”kata Ruhut.
Ruhut menyebut sejumlah nama yang masih mungkin dicapreskan PD. Dia yakin nama capres PD tak akan jauh-jauh dari keluarga besar PD.
“Kalau saya yang masih mungkin muncul Bu Ani, kedua keluarga besar Partai Demokrat seperti Pak Pramono Edhie, udah itu Pak Djoko Suyanto, udah itu yang selama ini mendampingi Bapak SBY,” paparnya.
Apa benar Ani Yudhoyono masih punya peluang dicapreskan PD? Karena meski Ani disurvei LSI adalah capres terpopuler di PD tapi Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono tegas melarang keluarganya nyapres di pilpres 2014.
“Itu kan nanti tergantung suara rakyat. Kalau rakyat yang mau, mau dibilang apa,” kata Ruhut sambil tertawa.
(van/fjr)
Ruhut: Anas dan Andi Mallarangeng Tak Mungkin Dicapreskan PD
Ruhut: Anas dan Andi Mallarangeng Tak Mungkin Dicapreskan PD
Selasa, 19/06/2012 08:13 WIB
Jakarta Ketua DPP PD Ruhut Sitompul menghitung-hitung kader PD yang masih bisa nyapres di Pemilu 2014. Baginya, Ketum PD Anas Urbaningrum dan Sekretaris Dewan Pembina PD Andi Mallarangeng tak akan mungkin dicapreskan PD. Kenapa?
“Kalau saya lihat Anas dan Andi berat, hampir tidak mungkin, karena mereka sudah kena sanksi sosial. Itu tidak hanya memberatkan mereka tapi juga memerosotkan PD,”kata Ruhut. Hal ini disampaikan Ruhut kepada detikcom, Selasa (19/6/2012).
Yang dimaksud Ruhut sanksi sosial adalah kerapnya nama Anas dan Andi disebut-sebut oleh M Nazaruddin tersangkut sejumlah kasus. Menurut Ruhut, hal tersebut sudah mempengaruhi persepsi publik.
“Apalagi kemarin Bapak bilang agar yang bermasalah hukum mundur,”kata Ruhut.
Ruhut menyebut sejumlah nama yang masih mungkin dicapreskan PD. Dia yakin nama capres PD tak akan jauh-jauh dari keluarga besar PD.
“Kalau saya yang masih mungkin muncul Bu Ani, kedua keluarga besar Partai Demokrat seperti Pak Pramono Edhie, udah itu Pak Djoko Suyanto, udah itu yang selama ini mendampingi Bapak SBY,” paparnya.
Apa benar Ani Yudhoyono masih punya peluang dicapreskan PD? Karena meski Ani disurvei LSI adalah capres terpopuler di PD tapi Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono tegas melarang keluarganya nyapres di pilpres 2014.
“Itu kan nanti tergantung suara rakyat. Kalau rakyat yang mau, mau dibilang apa,” kata Ruhut sambil tertawa.
Arif Budimanta: BLT Bukan Solusi!
Arif Budimanta: BLT Bukan Solusi!
Kamis, 15/03/2012 10:01 WIB
“Itu bukan solusi. Mana ada harga barang-barang atau yang lainnya yang turun setelah kenaikan harga BBM. Padahal BLT itu sifatnya sementara. Lalu bisa tidak pemerintah menjamin adanya kenaikan pendapatan masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Ini yang seharusnya diperhitungkan oleh pemerintah,” ujar politikus PDI Perjuangan, Arif Budimanta.
Berikut ini wawancara detikcom dengan Arif, Rabu (14/3/2012):
Alasan PDI Perjuangan menolak kenaikan BBM?
Secara konstitusi subsidi itu merupakan hak rakyat. Kemudian sumber daya alam itu seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian kita juga dapat penghasilan dari minyak. Makanya dipergunakanlah kembali untuk rakyat. Kemudian APBN itu dilaksanakan secara bertanggung jawab terkait dengan itu harusnya ada akuntabilitas dan transparansi.
Kita lihat dari sisi teknis ada persoalan akuntabilitas dan transparansi. Yang pertama soal besaran subsidi BBM itu. Di mana tidak mencerminkan realitas ataupun fakta. Kemudian pemerintah belum dapat menjelaskan secara transparan mengenai mekanisme dan harga produksi minyak nasional kita secara keseluruhan.
Secara sederhana apabila asumsi dari ICP (harga minyak Indonesia) ditingkatkan US$ 105 kita sudah mendapat tambahan pendapatan menurut pemerintah sekitar Rp 34 triliun. Ditambah penghematan sebesar Rp 18 triliun misalnya itu sudah mencapai Rp 52 triliun. Itu sudah sangat cukup bahkan lebih dari cukup untuk menjaga harga BBM. Kemudian persoalan tata kelola dalam pengadaan BBM bersubsidi masih belum bagus. Ini yang harus dijelaskan pemerintah.
Apa konsekuensi dari kebijakan menaikan BBM subsidi ini?
Yang pasti daya beli rakyat menurun karena pengeluaran bertambah. Kenapa? Karena harga kebutuhan bahan pokok akan meningkat. Dan perlu diketahui bahan bakar itu salah satu komponen biaya produksi yang pastinya akan meningkatkan harga.
Pemerintah kan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT)?
Itu bukan solusi. Mana ada harga barang-barang atau yang lainnya yang turun setelah kenaikan harga BBM. Padahal BLT itu sifatnya sementara. Lalu bisa tidak pemerintah menjamin adanya kenaikan pendapatan masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Ini yang seharusnya diperhitungkan oleh pemerintah.
Apa sudah ada fraksi yang mendukung PDI Perjuangan?
Kita membangun solidaritas yang rasional dan membangun komuniksai dengan kawan-kawan lain termasuk ke seluruh fraksi untuk mempertanyakan kenaikan BBM ini secara lebih transparan dan berbasis pada konstitusi. Kita lakukan ini dalam rangka mempertahankan stabilitas dan perekonomian. Ekonomi bukan hanya perspektif keuangan tetapi juga dalam bidang sosial.
Sekretariat Gabungan Koalisi merapatkan barisan di Cikeas mendukung BBM?
Tidak apa-apa. Kenaikan BBM ini bukan hal yang biasa. Dari sini akan dapat terlihat siapa yang pro pada rakyat.
(vit/nwk)
Kapolda Metro: Silakan Lihat Penangkapan John Kei Berpengaruh Tidak
Kapolda Metro: Silakan Lihat Penangkapan John Kei Berpengaruh Tidak
Rabu, 22/02/2012 13:20 WIB
Jakarta John Kei ditangkap polisi terkait pembunuhan PT Sanex Steel, Ayung alias Tan Hari Tantono. Konon John Kei sebelumnya terlibat sejumlah kasus tindak pidana. Apakah penangkapan John Kei akan berpengaruh?
Soal ada pengaruh atau tidaknya penangkapan John Kei pada masyarakat, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Untung Suharsono Rajab, belum menganalisa lebih lanjut. Dia lebih suka menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya sendiri.
“Silakan saja Anda lihat di masyarakat, berpengaruh tidak,” ucap Untung di Mapolda Metro Jaya, Jl Gatot Subroto, Jakarta.
Berikut ini wawancara wartawan dengan Untung, Rabu (22/2/2012):
Mungkinkah menggunakan UU Terorisme dalam kasus John Kei karena timbulkan teror ke masyarakat?
Secara teknis saya nggak bisa jawab. Harus dikaji unsur-unsur apa yang memenuhi. Misalnya ada bekas suami meneror, nggak bisa dikenakan UU terorisme. Sementara ini masih dikaji hasil penyidikan dulu.
Kenapa Anda kemarin datang ke RS menjenguk John Kei?
Saya ingatkan, ini banyak pendapat, sorotan, bermacam-macam persepsi. Saya kembalikan kepada polisi itu perangi kejahatan, jadi yang diperangi itu perbuatannya, bukan orangnya. Kan orangnya bangsa kita ini juga. Saya datang ke sana ngecek fisik, bagaimana sih yang ditembak anggota itu. Sabar ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Itu kan pendekatan-pendekatan manusiawi.
Debt collector sering menggunakan kekerasan, pemberi order kenapa tidak ditindak?
Tentang debt collector. Ada yang katakan profesi, macam-macam, ada yang katakan meresahkan. Sudah diatur dalam KUHP, barang siapa yang menyuruh melakukan kekerasan bisa diancam dengan….
Permasalahannya kenapa masyarakat nggak mau lapor. Silakan lapor, kita buktikan, beberapa debt collector kita tindak. Hanya saja polisi menindak harus punya bukti-buktinya. Kalau yang menyuruh itu termasuk dalam perbuatan itu, dia penyerta.
Cuma membuktikan ini kan tidak gampang. Tetapi saya janji, kalau dilaporkan silakan. Setiap hari saya terima untuk ketidakpuasan pelayanan anggota. Ini semuanya harus begitu sampai di polsek-polsek.
Penangkapan John Kei ini biasa saja atau luar biasa?
Jangan mencoba bertanya ke saya untuk menilai diri sendiri. Bagi kami, kita hanya melaksanakan tugas-tugas saja.
Apakah berpengaruh ke masyarakat setelah John Kei tertangkap?
Silakan saja anda lihat di masyarakat, berpengaruh tidak.
Tanggapan soal praperadilan keluarga John Kei terhadap Polda Metro Jaya?
Silakan saja. Ketika masyarakat merasa haknya tidak dilayani, silakan ajukan praperadilan. Lembaga praperadilan ini merupakan lembaga untuk melayani hak-hak itu. Praperadilan itu kan biasanya ada beberapa hal. Menyangkut masalah penangkapan, ditangkap tidak bisa semaunya, harus ada surat perintah penangkapan.
Masalah ditahan harus ada alasan subjektif dan objektifnya. Misal tidak semua pelaku tindak pidana bisa ditahan, memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau dia mempersulit penyelidikan, mau lari, ini subjektif. Saya sangat hargai praperadilan ini sebagai upaya hukum kepada masyarakat yang terkena hukum seperti ini.
Kejahatan John Kei sebelumnya bagaimana?
Ada satu pelaku tindak pidana kita tangkap kita proses. Dari semua masyarakat kita kumpulkan, ini masuk kedaluwarsa atau tidak. Ancaman hukuman mati itu kedaluwarsanya 18 tahun.
Alba fuad kenapa waktu itu dibawa ke ruangan Anda?
Tersangka ini kan jadi perhatian publik. Saya ingin tahu siapa Alba Fuad ini, saya tanya umur berapa, janda atau bersuamikah, identitasnya siapa. Kesehatan dia saya tanya. Jangan sampai dia masuk terus mati. Itu kontrol komandan terhadap bawahannya. Saya ingin tahu seperti apa.
Tapi Anda kenal tidak?
Blas saya nggak kenal.
3 Menteri Jelaskan Kenaikan BBM ke Rektor Se-Indonesia
3 Menteri Jelaskan Kenaikan BBM ke Rektor Se-Indonesia
Kamis, 15/03/2012 10:43 WIB
Jakarta Beberapa mahasiswa di seluruh Indonesia sudah banyak yang turun ke jalan menolak rencana kenaikan BBM dalam waktu dekat ini. Nah, 3 menteri pun turun tangan menjelaskan kenaikan BBM melalui rektor-rektor.
3 Menteri tersebut yakni Mendikbud M Nuh, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. Dirjen Dikti Djoko Santoso turut mendampingi ketiga menteri tersebut. Mereka menjelaskan soal rencana kenaikan BBM kepada rektor agar nantinya rektor menjelaskan kembali pada mahasiswa.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kemendikbud, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (15/3/2012). Dalam pertemuan itu hadir antara lain Rektor ITB Akhmaloka dan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Ibian Nurwahyudin,
Pertemuan berlangsung terbuka. 3 Menteri itu duduk di atas panggung menjelaskan tentang kenaikan harga BBM.
“Kita tidak mungkin menaikkan BBM tanpa ada program sosial seperti subsidi raskin, BLT, subsidi beasiswa siswa miskin dan subsidi angkutan umum,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Menko Polhukam Djoko Suyanto berharap mahasiswa mengawasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin selama 9 bulan senilai Rp 150 ribu per bulan.
“Kita harap memberikan rasionalitas pada adik-adik itu, mengharapkan mereka mengawasi bantuan tadi. Supaya msyarakat miskin tidak jauh menderita karena penyalahgunaan itu,” kata Djoko.
Mendikbud M Nuh menyatakan demo tetap dibolehkan, namun diharapkan tidak mengganggu.
“BBM naik pasti ribut. Orang-orang pasti tidak suka kalau kenikmatan dikurangi. Demo pasti tetap ada diharapkan tidak mengganggu. Penolakan melalui dialektika keilmuan dan harusnya ada diskursus intelektual,” ucap M Nuh.
Antisipasi Demo Buruh Tolak BBM Naik, Petugas Siaga di Tol Bitung
Antisipasi Demo Buruh Tolak BBM Naik, Petugas Siaga di Tol Bitung
Kamis, 15/03/2012 10:25 WIB
Jakarta Buruh yang menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dikabarkan akan menggelar aksi di Tol Merak. Petugas tol dan kepolisian disiapkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut.
“Kita juga dapat informasinya (aksi buruh). Saat ini petugas sudah bersiaga di pintu Tol Bitung sampai Balaraja Barat,” kata Regi, petugas Tol Citra Marga kepada detikcom, Kamis (15/3/2012) pukul 10.10 WIB.
Regi mengatakan para buruh akan berkonvoi dan berorasi di dalam tol. Untuk mengantisipasi demo tersebut, petugas kepolisian dan Brimob sudah disiagakan.
“Kita sudah lakukan penjagaan,” lanjutnya.
Informasi yang beredar menyatakan para buruh akan menggelar demonstrasi di tiga titik yaitu Tanah Tinggi sampai dengan Kaliders, Jati Uwung sampai dengan Bitung dan Cikupa, dan Tigaraksa-Balaraja Mereka juga berencana menyegel SPBU di sejumlah titik.
Busyro: KPK Tetap Butuh Kritik Konstruktif
Busyro: KPK Tetap Butuh Kritik Konstruktif
Kamis, 15/03/2012 08:26 WIB
Jakarta Meski menolak kewenangannya dipreteli, bukan berarti KPK merupakan lembaga yang antikritik. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta kritik konstruktif tetap dilayangkan kepada lembaga yang dipimpinnya bersama empat komisioner lain itu.
“Trust saja tidak cukup. Tetapi juga kritik konstruktif pada KPK yang merupakan milik kita dan bangsa ini,” papar Busyro dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (15/3/2012).
Mengenai wacana pelemahan KPK terkait revisi UU 30 Tahun 2002, Busyro Muqoddas terang-terangan menolak rencana itu. Dia yakin masyarakat tidak akan memberi dukungan pada upaya pelemahan KPK ini.
“Sayang sekali ada indikasi upaya mempreteli kewenangan KPK.Saya yakin masyarakat akan melawan siapapun yang melemahkan gerakan pemberantasan korupsi,” ujar Busyro.
Pria yang tahun lalu menjabat sebagai Ketua KPK ini menilai selayaknya lembaga antikorupsi tersebut jangan dipandang sebagai lembaga adhoc. Menurutnya, KPK merupakan lembaga permanen karena korupsi juga memiliki sifat permanen.
“Karena korupsi bersifat permanen, tetapi KPK dinilai sebagai lembaga adhoc,” ujar mantan Ketua KY ini
kerinastmik 